fungsi perangkat daerah. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; SALINAN . fungsi perangkat daerah

akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pasal 4 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. ABSTRAK: a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 1 Januari. badan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu. Paragraf 5 Asisten Pemerinta. Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tertuang Dalam Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta :. 2) Dalam hal tidak ada personel yang dapat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Bukan hanya itu saja, Bappeda ini juga merupakan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) yang jadi bagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD). pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, dengan memperhatikan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya menghadapi beberapa permasalahan. Bagian Pertama . tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, dengan memperhatikan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi sertaORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. Paragraf 1 . 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2. 18) Sementara dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak 12 Permendagri Nomor 19 Tahun. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , sehingga Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, T ugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan perlu ditinjau kembali; b. Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. 2 Landasan Hukum. Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap STATUS PERATURAN. Pasal 3 Permendagri Nomor 56 Tahun 2019, menyatakan bahwa (1) Sekretariat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan. tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, dengan memperhatikan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 Januari. (2) Biro pada Asisten Perekonomian. go. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS. Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 1. dan fungsi perangkat daerah melalui struktur yang telah ditetapkan, serta mencari jawaban mengapa hal tersebut terjadi. tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan perkembangan kebutuhan organisasi saat ini, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan d an Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diubah; b. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PembentukanPerangkat Daerah, maka perlu meninjau kembah Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. merumuskan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, tetapi juga mengatur tata kerja di dalam Organisasi Perangkat Daerah dan tata hubungan antar perangkat daerah. Peraturan Perundang-undangan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2016. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3. 21. Pasal 5 Kaidah pelaksanaan RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut: a. 10. Ketentuan Umum, Perangkat Daerah, Kedudukan Dan Tugas Pokok, Susunan Organisasi, Staf Ahli Dan Tenaga Ahli, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 1 Sekretariat Daerah Provinsi Pasal 7 (1) Sekretariat Daerah. mengajukan permohonan penetapan status untukPERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDUNG, Menimbang : a. Pasal 5 Dalam menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati harus memperhatikan asas: a. Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. 3. 1/Juni 2016 secara vertikal maupun horizontal. Pengguna bisa menekan bagian yang ingin dikirim perintah langsung dari. peraturan gubernur daerah khusus ibukota jakarta nomor 57 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan bagan struktur organisasi kota administrasi sistematika bab i definisi operasional bab ii kota administrasi a. Tata Kerja 8. menciptakan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) agar mampu mendukung percepatan Reformasi Birokrasi. U. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan Pembentukan perangkat daerah akan ditetapkan melalui peraturan daerah dan dilakukan oleh daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan : 1. bahwa dalam rangka memperbaiki menyesuaikan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya, perlu melakukan. Perangkat Daerah. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 1. Pasal 6 Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dapat berbentuk Badan dan atau Kantor. (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknisPerangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal). susunan Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo; b. 3. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : a. Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajianb. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan c. Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga yaitu sebagai berikut: 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalamPasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 menyatakan bahwa (1) Biro pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekretariat daerah provinsi tipe A, terdiri atas: a. Perangkat Daerah dihapus, ditetapkan menjadi kantor. BAB III PEMBENTUKAN UPTD/UPTB Pasal 6 (1) Pada perangkat daerah yang berbentuk dinas dan/atau badan dapat dibentuk UPTD /UPTB. Pasal 14 UPTD dan UPTB yang dibentuk sebelum Peraturan DaerahUntuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : 1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3. 1 Tugas dan Fungsi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat WALIKOTA BLITAR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan. c. TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Pasal 4 Besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 memperhatikan asas: a. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Paragraf 1 Kedudukan Pasal 2 Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Fungsi legislatif di negara Indonesia dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 1 Idenfikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2. Judul. 4. penyusunan kebijakan pemerintahan Provinsi; b. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9. KOMPAS. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal. Permasalahan Faktor . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah pun diperlukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat DaerahFungsi Penyelenggaraan Perpusatakaan Fungsi Penyelenggaraan Kearsipan Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) dan BUMD kabupaten/kota yang dibina dalampengelolaan arsip dinamis rangka akuntabilitas publik Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, perlu dilakukan penataan terhadap satuan kerja perangkat Aceh;. Membangun kualitas Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang yang profesional dan akuntabel berdasarkan wawasan Otonomi Daerah » Misi. TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 3 (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. com - Kecamatan dan camat memiliki eksistensi tersendiri dalam perjalanan sejarah Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. 1. Perangkat Daerah adalah. 2. 15 Sep 2023 • BLUD Air Minum Kota Cimahi Pasok Bantuan Air Bersih Setiap Hari. 5 Penelaahan Usulan Prgram dan Kegiatan Masyarakat BAB III : TUJUAN DAN SASARANPERANGNJAT DAERAH 24 3. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2. Merancang Suatu Perda. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah . 6. 3 Kinerja Pelayanan Kecamatan 2. Riau No. TUGAS POKOK DAN FUNGSI . Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan; 8. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi: 1) koordinasi dan. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BULUNGAN,. PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Manusia sebagai perangkat daerah yang menjalankan peran sebagai unsur penunjang Urusan. 1 1. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pemerintahan kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang. Desentralisasi. (3) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2. Baca juga: UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK? Judul. KAK/ToR menjelaskan secara lengkap untuk setiap tolok ukur kegiatan/setiap keluaran (output) dalam. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan. Perangkat Daerah Provinsi . 5. Pejabat Pembuat Komitnren yang selanjutnya clisingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tirrdakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negarafanggaran belanja daerah. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. Pelaksanaan kerja pembangunan pemerintah daerah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. c. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Paragraf 1. i. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang. 3. Pengertian Instansi – Halo sobat grameds, Tahukah anda? Instansi merupakan istilah yang cukup terkenal yang sering dibicarakan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi Pemerintahan Daerah: 5 Tujuan dan Struktur. 2. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup strategis. 5. U. Bagian Kedua Susunan Organisasi, Tugas dan. 2 Tugas Pemerintah Daerah. Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 13 Nomor 1A, Februari 2017 : 269 - 276 FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PERANGKAT DAERAH (PD) PEMERINTAH KOTA MANADO Maria Grace Damopolii Leonardus R. Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 BAPPEDA Kabupaten Grobogan telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan. Nomor. 3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju. Pasal 10 (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab. 1. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai struktur, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi. (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbentuk: a. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. No. E. Pengumpulan data dilakukan denganBupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudSTATUS PERATURAN. untuk periode 5 (lima) tahun. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 41 3. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupPasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas; b. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, danBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk badan untuk. Daerah. Peraturan Perundang-undangan. 34. Prinsip tersebut juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. terdapat potensi irisan tugas dan fungsi baik antar Perangkat Daerah maupun di internal Perangkat Daerah; dan/atau c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah. Urusan Wajib – Pelayanan dasar: Perangkat Daerah Surabaya eksisting: 1. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan. Kerangka Acuan Kerja (KAK) /Term. BAB III. fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KOTA METRO. Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 20l9 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Inspektorat. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan; b. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten mempunyai fungsi: a. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis.